Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Nomor tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Industri Pariwisata.

Ada beberapa hal yang signifikan dengan pergub baru ini. Pelaku tempat usaha hiburan diharapkan bisa mematuhinya

Sedikitnya ada 100 pengusaha hiburan yang diundang dalam sosialisasi tersebut.

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Sudinparbud) Jakarta Selatan, Nursyam Daoed mengatakan, pergub ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2016 tentang Pariwisata.

"Ada beberapa hal yang signifikan dengan pergub baru ini. Pelaku tempat usaha hiburan diharapkan bisa mematuhinya," ujarnya, Kamis (29/3).

Ia menyebutkan, salah satu yang disosialisasikan dalam aturan ini terkait dengan pelanggaran dan sanksi. Di mana tempat hiburan yang terlibat kasus prostitusi, narkoba dan perjudian, akan langsung ditutup.

"Hal-hal yang melanggar ketentuan seperti perjudian, narkoba, dan prostitusi tidak ada peringatan 1, 2, dan 3. Tapi langsung dilakukan tindakan tegas ditutup," tegasnya.

Ia juga meminta para pelaku usaha hiburan untuk melakukan body checking kepada pengunjung yang hadir. Baik itu pelaku usaha bar, kafe, karoke, hotel dan lainnya.

Dari sisi perizinan, sambung Nursyam, juga terjadi perubahan.Di mana untuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) akan berlaku seterusnya.Kemudian pengusaha yang memiliki beberapa jenis usaha hanya akan mendapatkan satu TDUP.

"Jika salah satu dari unit usaha melanggar, maka TDUP akan dicabut. Pengaduan dari warga dan laporan media massa juga bisa menjadi acuan untuk eksekusi," tandasnya.